Aturan Baru Untuk Wartawan, Menurut Bidang K3, Untuk Bisa Meliput Proyek Pembangunan Gedung PN Koba, Harus ijin PPK

Aturan Baru Untuk Wartawan, Menurut Bidang K3, Untuk Bisa Meliput Proyek Pembangunan Gedung PN Koba,  Harus ijin PPK


BANGKA TENGAH - Ada ada saja ulah petugas security dan K3, kontraktor pembangunan Pengadilan Negeri (PN) Koba. Berdalih perintah atasan, petugas security bernama Armada mengatakan harus mengantongi ijin Pengadilan untuk meliput proyek pembangunan PN tersebut. Sementara versi petugas K3 PT. Bumi Aceh Citra Persada (BACP) bernama Riki, mengatakan bahwa harus seijin petugas PPK proyek untuk bisa mengakses masuk lokasi proyek.

Perbuatan diduga mengangkangi UU Pers No 40 tahun 1999 tersebut bermula saat wartawan bermaksud meliput pekerjaan dan progres pembangunan PN Koba pada Kamis (15/4/21) siang. Saat tiba di lokasi, seorang security bernama Armada menahan wartawan yang sudah memperkenalkan diri dan melaksanakan Protocol Covid 19. Security tersebut mendadak meminta surat ijin dari pengadilan untuk bisa meliput ke lokasi proyek.

"Mana surat ijin dari pengadilan pak, maaf kami hanya menjalankan perintah boss. Kami di sini sebagai petugas keamanan. Perintah boss kalau mau meliput harus ada surat ijin pengadilan, " tegas security tersebut. 

Sontak mendengarkan pertanyaan tersebut, wartawan online yang akan meliput kaget. Dan mempertanyakan soal aturan yang mewajibkan adanya surat ijin pengadilan , dan atas perintah boss yang mana. 

Security pun terlihat mulai gelagapan, bicaranya pun mulai tak jelas. Hingga akhirnya Armada selaku security tersebut mengatakan silahkan bertanya dengan Kepala K3 bernama Riki.

Tak lama kemudian Riki, selaku kepala K3 mendatangi wartawan yang masih tertahan di pintu masuk. Saat berjumpa wartawan, Kepala K3 yangvtak bermasker tersebut mengatakan hal yang berbeda. Riki mengatakan bahwa untuk meliput kegiatan proyek PN Koba harus ada surat ijin dari PPK proyek.

Penjelasan Riki ini semakin membuat wartawan kaget, dan mencoba bertanya soal aturan hukum formal yang mengharuskan adanya ijin PPK. Namun Riki mengelak dan mengatakan ia hanya menuruti perintah atasan. Sedangkan dasar hukum yang mengatur ijin PPK untuk meliput kegiatan proyek merupakan perintah secara lisan.

"Enggak ada perintah tertulisnya pak. Itu perintah secara lisan saja. Bahwa kalau mau liputan proyek ini harus ada ijin dari PPK. Saya hanya menuruti perintah aja pak, " jelas Riki.

Nopri

Nopri

Previous Article

Ustad Hasif Tegas Tolak Ajaran Serta Organisasi...

Next Article

Karaoke Karsno Masih Tetap Buka, Kapolres...

Related Posts

Peringkat

Profle

Siswandi

Junaidi

Junaidi

Postingan Bulan ini: 15

Postingan Tahun ini: 115

Registered: Jan 24, 2021

Subhan Riyadi

Subhan Riyadi

Postingan Bulan ini: 15

Postingan Tahun ini: 184

Registered: Jan 23, 2021

Bilwadi_wk

Bilwadi_wk

Postingan Bulan ini: 12

Postingan Tahun ini: 112

Registered: Feb 4, 2021

Satria Ferry Sonarya

Satria Ferry Sonarya

Postingan Bulan ini: 9

Postingan Tahun ini: 1108

Registered: Feb 10, 2021

Profle

Junaidi

Ada Apa Dengan Bawaslu? Dokumen Resmi Beredar Di Medsos Baru 2 Menit Diterima Kuasa Hukum ASRI
MK Mengeluarkan Pemberitahuan Sidang Mengadili Perkara PSU Pilkada Kabupaten Labuhanbatu 2020
Polemik Atas SK KPUD Labuhanbatu Tentang Paslon Terpilih Tahun 2020, DPP LSM CIFOR Akan Sikapi Sesuai UU
Tim Pemenangan Nomor Urut 3 ASRI Desak Ketua DPRD Labuhanbatu Menunda Hasil Penetapan KPU

Follow Us

Recommended Posts

Dapat Bingkisan Dari PT TIMAH, Sejumlah Warga Desa Kundi Ucapkan Terima Kasih
Melarikan diri dari Lapas kelas II B Muntok, Kojek dan Jakai Berhasil Dibekuk
Dua Desa Masuk Zona Merah, Forkopimcam Parit Tiga Tiga Gelar Operasi Yustisi
Abang Fadhila, Tokoh Pemuda Bangka Barat Angkat Bicara Terkait Karaoke Karsono yang Buka  Disaat Bulan Puasa
Terkait Karaoke Milik Karsono, Ini Kata Kasatpol PP Bangka Barat