Aturan Baru Untuk Wartawan, Menurut Bidang K3, Untuk Bisa Meliput Proyek Pembangunan Gedung PN Koba, Harus ijin PPK

Aturan Baru Untuk Wartawan, Menurut Bidang K3, Untuk Bisa Meliput Proyek Pembangunan Gedung PN Koba,  Harus ijin PPK


BANGKA TENGAH - Ada ada saja ulah petugas security dan K3, kontraktor pembangunan Pengadilan Negeri (PN) Koba. Berdalih perintah atasan, petugas security bernama Armada mengatakan harus mengantongi ijin Pengadilan untuk meliput proyek pembangunan PN tersebut. Sementara versi petugas K3 PT. Bumi Aceh Citra Persada (BACP) bernama Riki, mengatakan bahwa harus seijin petugas PPK proyek untuk bisa mengakses masuk lokasi proyek.

Perbuatan diduga mengangkangi UU Pers No 40 tahun 1999 tersebut bermula saat wartawan bermaksud meliput pekerjaan dan progres pembangunan PN Koba pada Kamis (15/4/21) siang. Saat tiba di lokasi, seorang security bernama Armada menahan wartawan yang sudah memperkenalkan diri dan melaksanakan Protocol Covid 19. Security tersebut mendadak meminta surat ijin dari pengadilan untuk bisa meliput ke lokasi proyek.

"Mana surat ijin dari pengadilan pak, maaf kami hanya menjalankan perintah boss. Kami di sini sebagai petugas keamanan. Perintah boss kalau mau meliput harus ada surat ijin pengadilan, " tegas security tersebut. 

Sontak mendengarkan pertanyaan tersebut, wartawan online yang akan meliput kaget. Dan mempertanyakan soal aturan yang mewajibkan adanya surat ijin pengadilan , dan atas perintah boss yang mana. 

Security pun terlihat mulai gelagapan, bicaranya pun mulai tak jelas. Hingga akhirnya Armada selaku security tersebut mengatakan silahkan bertanya dengan Kepala K3 bernama Riki.

Tak lama kemudian Riki, selaku kepala K3 mendatangi wartawan yang masih tertahan di pintu masuk. Saat berjumpa wartawan, Kepala K3 yangvtak bermasker tersebut mengatakan hal yang berbeda. Riki mengatakan bahwa untuk meliput kegiatan proyek PN Koba harus ada surat ijin dari PPK proyek.

Penjelasan Riki ini semakin membuat wartawan kaget, dan mencoba bertanya soal aturan hukum formal yang mengharuskan adanya ijin PPK. Namun Riki mengelak dan mengatakan ia hanya menuruti perintah atasan. Sedangkan dasar hukum yang mengatur ijin PPK untuk meliput kegiatan proyek merupakan perintah secara lisan.

"Enggak ada perintah tertulisnya pak. Itu perintah secara lisan saja. Bahwa kalau mau liputan proyek ini harus ada ijin dari PPK. Saya hanya menuruti perintah aja pak, " jelas Riki.

Nopri

Nopri

Previous Article

Ustad Hasif Tegas Tolak Ajaran Serta Organisasi...

Next Article

Karaoke Karsno Masih Tetap Buka, Kapolres...

Related Posts

Peringkat

Profle

Subhan Riyadi

Siswandi

Siswandi

Postingan Bulan ini: 65

Postingan Tahun ini: 498

Registered: Jan 25, 2021

Aleks Waine

Aleks Waine

Postingan Bulan ini: 20

Postingan Tahun ini: 45

Registered: Feb 26, 2021

Yudi Hutriwinata

Yudi Hutriwinata

Postingan Bulan ini: 11

Postingan Tahun ini: 75

Registered: Mar 31, 2021

Junaidi

Junaidi

Postingan Bulan ini: 10

Postingan Tahun ini: 140

Registered: Jan 24, 2021

Profle

Junaidi

Dandim Nabire: Saya Malu Ada Oknum TNI Yang Terlibat Dalam Masalah Ini
Gerbong Mutasi Pejabat Utama Polres Luwu Utara Kembali Bergulir. Ini Daftar Lengkapnya
Menghalangi Tugas Wartawan Bisa Dipidana Dua Tahun
10 Hari Meninggalkan Rumah Sarun Ditemukan MD di Tengah Sawah

Follow Us

Recommended Posts

Kompol Johan Wahyudi, Wakapolres Babar Ajak Masyarakat Untuk Vaksin Agar Terhindar Dari Covid 19
Tuntut Referendum, KNPB Bersama 110 Organisasi Menolak Pengesahan RUU Otsus Jilid II Untuk Papua
Tekan Angka Covid-19, Polres  Bangka Barat Gelar Operasi Bina Waspada Menumbing – 2021
Kodim 0431/Bangka Barat Gelar Serbuan Vaksinasi Massal Covid-19 TNI-Polri
Peringati HUT Bhayangkara ke 75, Polres Bangka Barat Tabur Bunga di Laut