LMP MADA Babel Siap "Gedor" Kejagung Jika Aspirasi Tak Didengar

LMP MADA Babel Siap

PANGKALPINANG-Ketua Mada Kota Pangkalpinang Laskar Merah Putih, Muhammad Fajri mengatakan siap menggedor Kejaksaan Agung (Kejagung) jika aspirasi mereka tak digubris oleh pihak Kejaksaan Tinggi Babel. Menurutnya dugaan dugaan adanya potensi penyimpangan dalam praktek penyelenggaraan keuangan negara oleh oknum oknum di lingkungan Pemrov harus segera ditindaklanjuti. Fajri mengaku telah mengkoordinasikan hal tersebut ke Markas Pusat LMP, langsung ke Arsyad Canu.

Demikian disampaikan Fajri dihadapan sejumlah wartawan usai menggelar aksi damai di depan gedung Kejaksaan Tinggi Selasa (25/5/21) siang. Fajri mengatakan bahwa mada LMP selaku ormas sudah memantau dan mengamati, termasuk merespon aspirasi dari masyarakat, soal dana pinjaman dari PT. FMI yang diduga sarat unsur KKN dalam penggunaanya. 

"Selaku ormas, kita harus responsif terhadap apa yang berkembang dimasyarakat, terutama pada isue isue penyimpangan terhadap penyelenggaraan negara. Dalam proses penggunaan dana PT. FMI kami mendapat info bahwa penggunaan dana tersebut untuk penanganan pandemi covid 19. Namun info nya malah dana ratusan miliyar rupiah tersebut dialihkan ke infrastruktur. Dan lebih parah lagi itu dimonopoli oleh 1 vendor saja. Jadi kami menilai ada yang aneh di sini, makanya kami meminta kajaksaan untuk turun gunung, jangan ada praktek-praktek birokrasi haram yang bertentangan dengan semangat pemberantasan KKN, " ujar Fajri kepada wartawan.

Fajri juga menyoroti praktek pelelalangan yang ada di dinas PU Babel, pada proyek jembatan desa Delas Bangka Selatan. Fajri mengaku miris dengan kondisi yang berkembang. Padahal proyek tersebut sangat dinantikan oleh warga Delas. Namun ternyata  proyek tersebut harus batal lantaran sarat dugaan KKN yang dilakukan oleh para oknum di ULP dan Pokja PU Babel.

"Kita minta itu segera dipanggil oleh pihak kejaksaan, apakah memang ada praktek KKN yan dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan, khususnya panitia lelang. Proyek tersebut sangat diharapkan oleh warga Delas, yang kemudian dibatalkan, bahkan harus direcofusing. Dimana letak hadirnya pemerintah daerah provinsi Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas masyarakat. Sementara lelang proyek saja harus diterpa isue KKN. Jadi kami minta hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kejaksaan. Dan jika tidak ada respon maka kita akan gedor Kejaksaan Agung, " tandas Fajri. (red)

Nopri

Nopri

Previous Article

Bambang Patijaya dan DPD II Gokar Bangka...

Next Article

LMP MADA Babel Siap "Gedor" Kejagung Jika...

Related Posts

Peringkat

Profle

Subhan Riyadi

Siswandi

Siswandi

Postingan Bulan ini: 65

Postingan Tahun ini: 498

Registered: Jan 25, 2021

Aleks Waine

Aleks Waine

Postingan Bulan ini: 20

Postingan Tahun ini: 45

Registered: Feb 26, 2021

Yudi Hutriwinata

Yudi Hutriwinata

Postingan Bulan ini: 11

Postingan Tahun ini: 75

Registered: Mar 31, 2021

Junaidi

Junaidi

Postingan Bulan ini: 10

Postingan Tahun ini: 140

Registered: Jan 24, 2021

Profle

Junaidi

Dandim Nabire: Saya Malu Ada Oknum TNI Yang Terlibat Dalam Masalah Ini
Gerbong Mutasi Pejabat Utama Polres Luwu Utara Kembali Bergulir. Ini Daftar Lengkapnya
Menghalangi Tugas Wartawan Bisa Dipidana Dua Tahun
10 Hari Meninggalkan Rumah Sarun Ditemukan MD di Tengah Sawah

Follow Us

Recommended Posts

Kompol Johan Wahyudi, Wakapolres Babar Ajak Masyarakat Untuk Vaksin Agar Terhindar Dari Covid 19
Tuntut Referendum, KNPB Bersama 110 Organisasi Menolak Pengesahan RUU Otsus Jilid II Untuk Papua
Tekan Angka Covid-19, Polres  Bangka Barat Gelar Operasi Bina Waspada Menumbing – 2021
Kodim 0431/Bangka Barat Gelar Serbuan Vaksinasi Massal Covid-19 TNI-Polri
Peringati HUT Bhayangkara ke 75, Polres Bangka Barat Tabur Bunga di Laut